Pada 1945, ada satu fatwa para kiai membuat ribuan santri meninggalkan kitab dan berangkat ke Surabaya. Pada 2026, pertanyaannya terbalik, yaitu ketika kasus kekerasan membuat negara harus mencabut izin pesantren, siapa yang berangkat membela para santri?

Setiap 22 Oktober kita memperingati Hari Santri. Dua minggu kemudian pada tanggal 10 November, kita mengheningkan cipta di Hari Pahlawan. Banyak orang menganggap keduanya peringatan yang terpisah. Padahal, keduanya adalah dua bab dari kisah yang sama. Tanpa seruan 22 Oktober 1945 dari para kiai, gelombang perlawanan rakyat yang meledak di Surabaya pada 10 November mungkin tidak akan sebesar itu. Indonesia baru berusia dua bulan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara muda ini masih rapuh, tentara belum solid, senjata terbatas, dan pemerintahan baru belajar berdiri. Di saat yang sama, pasukan Sekutu mendarat membawa serta NICA, aparat Belanda yang berniat kembali berkuasa. Situasi memanas. Para pemimpin republik menghadapi pertanyaan genting, yaitu apakah kemerdekaan yang baru diproklamasikan ini wajib dipertahankan dengan nyawa?

Pada 22 Oktober 1945, para kiai dari berbagai daerah Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya atas undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di bawah pimpinan KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU sekaligus pengasuh Pesantren Tebuireng, mereka merumuskan Resolusi Jihad. Isinya sangat lugas untuk membela tanah air dari penjajah hukumnya wajib bagi umat Islam. Dalam banyak catatan sejarah, kewajiban itu ditegaskan sebagai fardhu ‘ain bagi mereka yang berada dalam radius sekitar 94 kilometer dari lokasi musuh, sementara yang lebih jauh berkewajiban membantu. Ini bukan sekadar pernyataan keagamaan. Fatwa itu memberi legitimasi moral yang sangat kuat. Bagi seorang santri dan masyarakat pedesaan yang patuh pada kiainya, seruan itu berarti satu hal, yaitu membela Indonesia sama nilainya dengan menjalankan agama.

Seruan itu tidak berhenti di atas kertas. Ribuan santri dan rakyat dari pelosok Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Mereka bergabung dengan laskar-laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah, serta bahu-membahu dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan para pemuda kota. Mereka datang dengan peralatan seadanya, seperti bambu runcing, golok, senapan tua, dan keyakinan yang tak bisa diukur dengan jumlah peluru. Sarung diikat di pinggang, peci di kepala, dan doa para kiai menyertai langkah mereka. Sementara itu, Bung Tomo menyalakan semangat lewat siaran radio. Pekik takbir yang menggema di udara Surabaya tidak lepas dari restu para ulama. Dikisahkan, Bung Tomo sendiri sempat menemui KH Hasyim Asy’ari di Jombang untuk meminta restu sebelum pertempuran besar pecah.

10 November Pertempuran yang Tak Disangka

Ketegangan memuncak setelah tewasnya Brigjen Mallaby, komandan pasukan Inggris, pada akhir Oktober 1945. Sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Ultimatum itu ditolak keras. Pada 10 November 1945, pertempuran besar pecah. Kota diserang dari darat, laut, dan udara. Surabaya yang diperkirakan jatuh dalam hitungan hari, justru bertahan berminggu-minggu. Korban berjatuhan dan kota itu luluh lantak, tetapi dunia menyaksikan bahwa bangsa yang sangat muda ini bersedia membayar mahal demi kedaulatannya karena itulah sejak Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bertahun-tahun peran santri dalam sejarah ini lebih banyak hidup dalam cerita lisan di pesantren daripada dalam buku pelajaran. Barulah pada 2015, melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad. Penetapan itu bukan untuk mengeksklusifkan satu kelompok, melainkan untuk mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia dirawat oleh banyak tangan, termasuk tangan-tangan yang akrab dengan kitab kuning.

Musuh Baru Bernama Pembiaran

Dulu, santri berangkat ke Surabaya untuk membela negeri dari penjajah. Hari ini, salah satu perjuangan paling mendesak justru lebih dekat, yaitu memastikan pesantren menjadi tempat paling aman bagi anak-anak yang dititipkan kepadanya. Sepanjang 2026, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual di pesantren mencuat. Kemenag merespons dengan mencabut izin pesantren yang berkasus, antara lain Pesantren Ibadurrahman di Tenggarong pada Juni 2026, seperti dilaporkan Sindonews. Penerbitan izin baru juga diperketat. Data Kemenag yang dikutip Antara Jogja mencatat penurunan dari 888 izin pada Mei sampai dengan Desember 2025 menjadi hanya 41 izin pada Januari sampai dengan April 2026 karena syarat seperti Persetujuan Bangunan Gedung kini ditegakkan.

Langkah pembenahan terus bergulir. Kemenag menyusun pedoman Pesantren Ramah Anak 2026, lalu, menurut Metro TV, Kemenag membentuk Satgas Safe Santri pada akhir Oktober, sembari menjajaki sertifikasi pengasuh lewat BNSP. Dari sisi NU, SAKA Pesantren PBNU meminta pesantren memperkuat sistem perlindungan santri, dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, seperti dimuat NU Online, mengingatkan bahwa santri adalah amanah yang wajib dijaga keselamatan, kehormatan, dan masa depannya. Dampaknya terasa pada kepercayaan publik. Para pengasuh dan Kemenag mengakui isu keamanan kini selalu muncul dalam pertemuan mereka, dan kekhawatiran soal menurunnya minat mondok ramai dibicarakan sejak Mei 2026, meski menurut penelusuran angka resminya masih diperdebatkan. Kasus-kasus ini tentu tidak mewakili seluruh pesantren, yang menurut Menag jumlahnya sekitar 42 ribu. Namun nama baik tidak dijaga dengan menutup-nutupi, melainkan dengan keberanian menindak dan membenahi.

Jika Resolusi Jihad 1945 menjawab penjajah, maka “resolusi” 2026 harus menjawab pembiaran tak ada lagi kompromi demi menjaga citra karena membela yang lemah, termasuk dari ancaman di dalam rumah sendiri, adalah inti semangat jihad kebangsaan itu.

Bambu Runcing Sudah Diganti

Jika pada 1945 medan juangnya adalah garis pertempuran, kini medan juang santri juga ada di ladang, dapur, dan ruang kelas. Menurut NU Online, rangkaian Hari Santri 2026 berlangsung hingga malam puncak 24 Oktober di Istora Senayan, Jakarta, dengan agenda seperti Santri Vision, Festival Sarung dan Peci, serta Expo Kemandirian Pesantren.

Di lapangan, wujudnya beragam ada program ketahanan pangan yang melibatkan santri, dan Baznas, seperti menyalurkan 2.500 beasiswa serta merenovasi 700 pesantren. Semuanya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu santri yang kuat ilmunya, mandiri ekonominya, dan aman tempat belajarnya. PBNU menambahkan dimensi yang lebih luas. Rangkaian Hari Santri 2026 versi PBNU, menurut NU Online, diisi gerakan solidaritas global, dengan penegasan bahwa perjuangan santri tak terpisahkan dari kemanusiaan universal. Dari Surabaya 1945 hingga dunia hari ini, pesan intinya tetap: iman dan kepedulian berjalan beriringan.

Kita memang tidak lagi menghadapi tank dan kapal perang. Namun semangat yang diwariskan Resolusi Jihad dan Pertempuran Surabaya tetap relevan

Penutup

Ketika kita memperingati Hari Pahlawan, mari ingat juga bahwa di antara mereka yang gugur di Surabaya, ada para santri yang meninggalkan bilik pesantren demi mempertahankan negeri. Dan ketika kita merayakan Hari Santri, ingatlah bahwa semangat itu pernah bermuara pada pertempuran yang kini kita kenang sebagai simbol kepahlawanan bangsa.

Pemerintah sendiri, pada Hari Pahlawan kali ini, seperti dilaporkan Antara, mengajak kita menghormati pahlawan yang tak dikenal. Hari ini, mereka mungkin pengasuh yang menjaga santrinya dengan penuh amanah, santri yang berani melapor, atau petani pesantren yang menanam untuk kemandirian. Estafet dari Surabaya 1945 itu kini ada di tangan kita. Sarung dan peci mungkin tampak sederhana. Namun pada Oktober hingga November 1945, keduanya menjadi seragam perjuangan.